WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengklaim bahwa kebijakannya melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Presiden telah berulang kali menegaskan pentingnya subsidi yang tepat sasaran.
Baca Juga:
Prabowo Ungkap Pentingnya Energi Hijau Untuk Transformasi Bangsa
"Bapak Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan memerintahkan agar LPG bersubsidi diberikan kepada yang berhak. Itulah alasan kami mengeluarkan kebijakan ini, sebagai bagian dari upaya menertibkan distribusi agar lebih transparan dan tidak disalahgunakan," ujar Bahlil dalam sambutannya di Rakernas Partai Golkar, Sabtu (8/2/2025).
Bahlil menyebut, kebijakan ini dibuat karena adanya ketidakwajaran dalam distribusi gas subsidi.
"Sebagai kader Golkar yang lahir dari keluarga sederhana, saya tahu betul pentingnya subsidi bagi rakyat kecil. Namun, ketika saya melihat ada pihak yang menikmati fasilitas negara secara tidak adil, hati saya bergejolak," katanya.
Baca Juga:
Bahlil Targetkan Lifting Minyak Indonesia Capai 900 Ribu Barel per Hari pada 2029
Ia menyoroti perbedaan harga gas elpiji 3 kg di tingkat pengecer, yang seharusnya dijual Rp18.000 hingga Rp19.000, tetapi di lapangan mencapai Rp23.000 hingga Rp30.000.
"Selisih harga ini jika dikalkulasikan, bisa mencapai belasan triliun rupiah yang tidak tepat sasaran. Ini menjadi beban negara dan masyarakat," tegasnya.
Namun, kebijakan ini justru memicu dampak serius. Pasokan gas elpiji 3 kg mengalami kelangkaan, memaksa masyarakat antre panjang di pangkalan.
