WahanaNws.co | Saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/3), Badan Keamanan Laut (Bakamla) memaparkan tingginya perilaku anomali kapal asing.
Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia menyebutkan data Januari hingga Februari 2022 ada kapal yang melakukan tindakan anomali sampai 10 kali, dengan jenis perilaku tertinggi ialah mengapung atau drifting lalu berputar-putar.
Baca Juga:
4.000 Prajurit TNI Kena Sanksi Akibat Terlibat Judi Online
"Negara yang paling banyak melakukan adalah Yunani," kata Aan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/3).
Lokasi pelanggaran juga banyak ditemukan di daerah non-Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), seperti di Laut jawa, Laut Arafuru, dan Laut Natuna.
Perilaku anomali kapal asing, menurutnya, ialah sering berputar-putar, mengapung, dan mematikan sistem identifikasi otomatis atau Automatic Identification System (AIS).
Baca Juga:
Kepala Zona Bakamla Tengah Laksanakan Courtesy Call ke Mapolda Sulsel
Aksi kapal asing tersebut memiliki risiko kemungkinan aktivitas seperti membuang limbah, illegal transhipment atau pemindahan muatan ilegal, menunggu waktu sandar, faktor cuaca, dan kerusakan teknis.
"Dan dampak dari aktivitas tersebut adalah pencemaran lingkungan dan gangguan pelayaran," tambahnya.
Dia mengatakan pengamanan di perairan Indonesia bukan merupakan hal mudah, karena kekuatan yang dimiliki Bakamla tidak berbanding lurus dengan luas perairan Indonesia, sehingga Bakamla memiliki prioritas kinerja di tahun 2022.
Sasaran kinerja Bakamla pada di 2022 ialah peningkatan kapasitas dan kapabilitas sistem peringatan dini, melalui penguatan existing system, dan peningkatan kerja sama pertukaran informasi dengan stakeholder dalam dan luar negeri.
"Bakamla akan melakukan optimalisasi gelar operasi keamanan dan keselamatan laut dengan pendekatan penentuan area patroli prioritas, penerapan taktik fleet in being dan penguatan sinergi patroli bersama," jelas lulusan Akademi Angkatan Laut tersebut.
Selain itu, pembinaan kapasitas dan kapabilitas penegakan hukum di laut Indonesia dilakukan melalui penguatan rakor pengamanan maritim, daily brief Kantor Pemantauan Informasi Marabahaya Laut (KPIML) Bakamla, latihan keamanan laut terpadu, serta pemberdayaan masyarakat maritim sebagai information agents.
Bakamla juga menguatkan kepercayaan antarpenjaga laut atau coast guard, melalui pertemuan forum kepala Coast Guard ASEAN, serta membina kerja sama bilateral dan multilateral di forum penjaga laut dunia.
Melalui rapat dengar pendapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono tersebut, Bakamla berharap upaya penguatan terhadap Bakamla dioptimalkan, khususnya terkait anggaran agar optimalisasi pengamanan laut dapat terealisasi.
RDP antara Komisi I DPR dan Bakamla tersebut membahas terkait realisasi dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021, program prioritas Bakamla terkait keamanan laut, dan isu-isu aktual strategis lainnya. [rin]
