WAHANANEWS.CO Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
Meski pelaksanaannya dinilai berjalan sesuai target, pemerintah tetap didorong untuk terus mengoptimalkan penerimaan negara sebagai fondasi menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun-tahun mendatang.
Baca Juga:
Rektor UPI Disumpah Pakai Bahasa Inggris, Wakil Ketua DPR RI Langsung Walk Out
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said mengatakan realisasi APBN 2025 secara umum menunjukkan capaian yang positif.
Menurutnya, pelaksanaan anggaran tidak hanya berjalan sesuai dengan rencana, tetapi juga mampu mendukung berbagai program prioritas pemerintah sebagaimana telah ditetapkan Presiden.
Ia menilai keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat tata kelola keuangan negara agar semakin efektif, efisien, dan akuntabel pada masa mendatang.
Baca Juga:
Cegah Jemaah Terlantar, DPR Soroti Bahaya Haji Nonprosedural
"Realisasi tahun anggaran 2025 sudah berjalan dengan bagus. Untuk itu saya katakan bahwa kami di DPR memberi apresiasi kepada pemerintah, bahwa apa yang telah digariskan di dalam program prioritas Pak Presiden itu sudah berjalan dengan bagus," ujar Muhidin usai Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Meski demikian, Muhidin menegaskan bahwa tantangan pemerintah ke depan adalah meningkatkan kapasitas penerimaan negara.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan menjadi faktor penting untuk menopang pembiayaan pembangunan sekaligus menjaga agar belanja negara tetap berlangsung secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
"Tentunya ke depan ini tentu kita harus bagaimana meningkatkan pendapatan lagi, sehingga kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi yang telah kita sepakati, sehingga nanti betul-betul perjalanan daripada anggaran itu tetap berjalan dengan baik, secara efisien, efektif, dan mencapai sasaran," lanjut politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Muhidin berpandangan bahwa pengelolaan APBN 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Walaupun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan, secara keseluruhan pelaksanaan anggaran dinilai menunjukkan hasil yang baik.
Hal itu juga tercermin dari kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa APBN 2025 tetap berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kinerja ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,11 persen dengan dukungan konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, peningkatan investasi, serta tingkat inflasi yang terkendali di angka 2,92 persen sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
Pemerintah juga mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif sepanjang 2025 diperkuat melalui berbagai paket stimulus ekonomi senilai Rp110,7 triliun.
Stimulus tersebut diarahkan untuk menjaga konsumsi masyarakat, memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mendukung sektor padat karya, mempercepat pembangunan perumahan, serta mendorong aktivitas ekonomi nasional.
Di sisi lain, realisasi defisit APBN tetap berada dalam batas aman, yakni sebesar 2,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menanggapi efektivitas pelaksanaan APBN, Muhidin menilai sebagian besar target pemerintah telah tercapai sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
Karena itu, ia berharap berbagai upaya perbaikan dalam sistem administrasi perpajakan terus dilanjutkan, termasuk melalui implementasi Coretax agar pelayanan kepada wajib pajak semakin optimal dan penerimaan negara dapat meningkat.
Selain meningkatkan kepatuhan pajak, menurutnya sistem tersebut juga diharapkan mampu mendukung penyaluran subsidi pemerintah agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima.
"Ke depan kita meminta supaya pajak itu lebih ditingkatkan cara pengisiannya, karena sekarang kan pakai Cortax ya, dengan Cortax ini betul-betul bisa terlayani wajib pajak dengan baik. Sehingga apa yang mereka harapkan dan penggunaannya nanti betul-betul bisa tepat sasaran sesuai dengan keinginan pemerintah, yaitu tepat sasaran kepada orang-orang yang memang punya hak untuk menerima subsidi-subsidi itu," tandasnya.
Sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional, Muhidin juga menyampaikan bahwa DPR bersama pemerintah telah menyepakati untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2026.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta mendukung stabilitas ekonomi di tengah dinamika perekonomian global yang masih penuh tantangan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
