Menurut Syahrial, penguatan sektor sawit juga dilakukan melalui sejumlah kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan pekebun.
Di antaranya adalah pengaturan harga bagi pekebun yang menjalankan pola kemitraan serta mendorong peningkatan sertifikasi guna memperbaiki tata kelola dan daya saing perkebunan.
Baca Juga:
Pemkab Tanjab Timur Matangkan Strategi Hilirisasi Kelapa untuk Dongkrak Ekonomi Petani
Syahrial menyebut posisi Riau sangat strategis dalam industri kelapa sawit nasional.
Sekitar 20 persen perkebunan sawit Indonesia berada di wilayah tersebut.
Besarnya kontribusi Riau terhadap sektor sawit nasional turut berdampak pada alokasi dana yang diterima daerah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Baca Juga:
DPR Usulkan Badan Otoritatif Data Nasional untuk Perkuat Satu Data Indonesia
Dengan proporsi perkebunan tersebut, Riau memperoleh sekitar 20 persen dari dana yang disalurkan BPDP.
Dana tersebut antara lain dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pengembangan sumber daya manusia, termasuk program beasiswa bagi masyarakat yang berkaitan dengan sektor kelapa sawit.
Penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir diharapkan dapat membuat industri sawit semakin produktif dan berdaya saing, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari komoditas strategis tersebut dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat, khususnya para pekebun sebagai bagian penting dari rantai industri kelapa sawit.
