WAHANANEWS.CO, Jakarta - Polemik anggaran fantastis untuk fasilitas rumah jabatan memicu respons tegas dari pemerintah pusat, saat Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta rencana pengadaan kursi pijat dan akuarium air laut di rujab Gubernur Kalimantan Timur dibatalkan jika tidak mendesak pada Senin (27/4/2026).
Sorotan itu muncul terkait rencana anggaran senilai Rp 25 miliar yang dialokasikan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk renovasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur.
Baca Juga:
Anggaran Makan Minum Pemda Rp1 Miliar Sehari, DPR: Tak Masuk Akal!
"Ya kalau tidak prioritas ya batalkan saja," ucap Bima.
Ia menegaskan pentingnya kepala daerah untuk meninjau ulang rencana penggunaan anggaran tersebut agar selaras dengan kebutuhan prioritas daerah.
"Nah ini yang harus diperhatikan betul oleh Pak Gubernur dan kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali ya. Semua kan bisa disesuaikan," kata Bima.
Baca Juga:
Purbaya Minta Daerah Habiskan Anggaran, Said: Tak Mungkin Dana Disimpan
Lebih jauh, Bima menekankan bahwa prinsip efisiensi harus menjadi acuan utama dalam setiap penggunaan anggaran daerah, khususnya dalam proyek renovasi fasilitas jabatan.
"Ya kita serahkan kepada pemerintah daerah, yang kita ingin agar dikembalikan lagi kepada prinsip efisiensi," ujar dia.
Kementerian Dalam Negeri juga disebut memberikan perhatian khusus terhadap polemik yang berkembang di Kalimantan Timur tersebut.
