"Tidak ada itu oknum menarget. Yang menuduh seharusnya bisa membuktikan," ujar Hamdi, dikutip dari CNN Indonesia.
Masalah Data 2.000 Responden
Baca Juga:
Meski Keluar dari Persepi, Poltracking Tetap Bisa Rilis Survei Pilkada
Salah satu isu yang menjadi bahan perdebatan adalah keabsahan data survei yang digunakan oleh Poltracking. Dewan Etik Persepi menyebut Poltracking tidak dapat memberikan data asli 2.000 responden yang menjadi basis survei.
Selama pemeriksaan, Poltracking hanya menyerahkan file excel dan mengajukan dua set data yang berbeda pada dua kesempatan berbeda.
Hal ini menyulitkan Dewan Etik untuk mengevaluasi apakah survei tersebut dilakukan sesuai SOP yang berlaku.
Baca Juga:
Kecewa atas Keputusan Dewan Etik soal Survei Pilkada Jakarta, Poltracking Mundur dari Persepi
Hanta Yuda, pihak dari Poltracking, membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa mereka telah memberikan data responden yang sah sejak awal.
Hanta menjelaskan bahwa ada data responden yang dinyatakan tidak valid saat verifikasi, namun data demografis mereka tetap digunakan dalam analisis demografi.
Ia pun mempertanyakan mengapa Dewan Etik tetap menganggap data mereka tidak asli.
