WAHANANEWS.CO, Jakarta - Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinilai menunjukkan peningkatan kualitas layanan yang cukup signifikan.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi lintas kementerian, terutama dukungan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mempercepat proses penerbitan paspor bagi jemaah.
Baca Juga:
Pemerintah Pastikan Kedatangan dan Kepulangan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Berjalan Lancar
Ia menjelaskan bahwa percepatan layanan dokumen perjalanan menjadi faktor krusial dalam memastikan seluruh tahapan keberangkatan berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Dalam situasi yang dikejar tenggat waktu, koordinasi intensif dilakukan agar pelayanan tetap optimal, termasuk dengan membuka layanan tambahan di luar hari kerja.
“Proses haji kemarin kita banyak dibantu oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, terutama terkait percepatan paspor jemaah. Karena dikejar deadline, kami sempat memohon agar layanan tetap dibuka di hari Sabtu dan jam operasional diperpanjang. Alhamdulillah, semua bisa berjalan dengan baik,” ujar Menhaj, Rabu (15/04/2026).
Baca Juga:
Pemerintah Sambut Fatwa Muhammadiyah soal Penyembelihan Dam di Tanah Air
Selain peningkatan layanan administratif, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Haji yang melibatkan berbagai instansi terkait.
Satgas ini nantinya akan diisi oleh unsur kepolisian, imigrasi, serta lembaga lain yang berperan dalam pengawasan dan perlindungan jemaah.
Pembentukan Satgas tersebut merupakan langkah antisipatif atas sejumlah temuan pada musim haji sebelumnya.
Masih terdapat warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Arab Saudi tanpa menggunakan visa haji resmi, yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk risiko terlantar.
“Kami sedang menyusun Satgas Haji bersama kepolisian dan imigrasi untuk mencegah WNI berangkat tanpa visa haji. Ini penting untuk melindungi jemaah dari berbagai risiko, termasuk potensi terlantar di Arab Saudi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa strategi yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga pada peningkatan pemahaman masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan.
“Pertama, kita edukasi agar masyarakat tidak berangkat tanpa visa haji. Kedua, kita dorong solusi yang memudahkan masyarakat agar dapat berhaji melalui jalur yang sesuai ketentuan,” jelasnya.
Di sisi lain, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, memastikan kesiapan penuh jajarannya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji, khususnya dalam hal pelayanan dokumen keimigrasian.
“Kami memastikan kesiapan layanan, termasuk percepatan proses saat menghadapi deadline. Edukasi kepada masyarakat juga terus kami lakukan agar memahami aturan keberangkatan haji,” ujar Agus.
Ia juga mengungkapkan adanya penguatan fasilitas layanan melalui penambahan titik Makkah Route.
Jika sebelumnya layanan ini hanya tersedia di tiga bandara, yakni Soekarno-Hatta, Solo, dan Jawa Timur, kini cakupannya diperluas dengan penambahan di Makassar.
“Penambahan Makkah Route ini diharapkan dapat semakin memperlancar proses keberangkatan jemaah haji tahun ini,” katanya.
Selain itu, pengawasan di seluruh bandara keberangkatan akan diperketat guna memastikan tidak ada lagi jemaah yang berangkat tanpa dokumen resmi yang sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi.
“Kita mengharapkan jangan sampai warga negara kita terlantar di sana, karena kebijakan Arab Saudi saat ini memang tidak mengizinkan selain pemegang visa haji untuk masuk pada musim haji,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, mulai dari peningkatan layanan, pembentukan Satgas, hingga penguatan koordinasi lintas instansi, pemerintah optimistis penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi dapat berlangsung lebih tertib, aman, serta memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
