"Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni. Dari 154 juta kurang 141 juta itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam. Jujur-jujur aja nih berarti kan ada sesuatu," jelasnya.
Setelah dilakukan pemeriksaan, pemerintah menemukan masalah utama bukan pada jumlah batu bara secara keseluruhan, melainkan pada ketersediaan batu bara berkalori menengah di atas 5.000 yang dibutuhkan sebagai campuran bahan bakar pembangkit listrik.
Baca Juga:
RI Batal Ekspor Listrik ke Singapura, Ini Alasannya
Bahlil menegaskan pemerintah sebenarnya telah menetapkan kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO), namun pelaksanaan teknis pengadaan tetap menjadi tanggung jawab perusahaan pemasok.
Karena itu, ia mengaku sempat menyampaikan langsung kepada Direktur Utama PLN bahwa dirinya akan menjadi "project manager" apabila persoalan serupa terus berulang.
"Saya sudah ngomong sama Pak Dirut PLN, 'saya jadi project manager kau kalau begini'," imbuhnya.
Baca Juga:
Viral Jalan Menuju Rumah Keluarga Istri Bahlil Mulus dan Lebar, Kades Akhirnya Angkat Bicara
Ia memastikan kondisi sistem kelistrikan nasional saat ini sudah kembali normal setelah pemerintah mengambil berbagai langkah untuk mengamankan pasokan energi primer.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menahan sebagian batu bara yang semula akan diekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga berupaya memastikan gangguan pasokan energi primer yang berdampak pada sektor kelistrikan tidak kembali terulang.
