Politisi Fraksi PKB itu menilai pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) perlu terus mengawal proses hukum yang berlangsung di Malaysia, termasuk melakukan langkah diplomasi untuk memastikan korban memperoleh keadilan.
"Saya meminta Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan Indonesia di Malaysia untuk melakukan diplomasi dan lobi secara maksimal agar proses hukum berjalan transparan dan para pelaku dihukum berat sesuai aturan yang berlaku di Malaysia,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Baca Juga:
Usai AS Tangkap Presiden Venezuela, Kemlu RI Rilis Pernyataan Resmi
Selain pengawalan diplomatik, Deng Ical menekankan pentingnya pendampingan hukum yang optimal bagi korban.
Ia berharap tim kuasa hukum yang mendampingi YY mampu menghadirkan bukti-bukti yang kuat di persidangan sehingga dapat memperjelas tingkat kejahatan yang dilakukan para pelaku.
"Para pengacara yang mendampingi korban harus bekerja keras mengungkap seluruh fakta dan bukti yang ada. Dengan bukti yang kuat, hakim akan memiliki dasar yang kokoh untuk menjatuhkan hukuman berat kepada para pelaku,” tegasnya.
Baca Juga:
Heboh Baliho Prabowo di Israel, Kemenlu RI: Normalisasi Hanya Jika Palestina Merdeka
Deng Ical juga menyoroti perlunya penguatan sistem perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Menurut dia, pemerintah harus memastikan tersedianya mekanisme pengaduan, respons darurat, serta pendampingan hukum dan psikologis yang cepat ketika PMI menghadapi persoalan hukum maupun tindak kekerasan.
"Keselamatan dan perlindungan pekerja migran harus menjadi prioritas. Negara harus hadir untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan dan keadilan,” tegasnya.
