Namun ia memilih tidak menyebut nama perusahaan dalam forum tersebut dan memastikan daftar lengkap baru akan dipublikasikan setelah dirinya menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo.
Raja Juli menegaskan bahwa langkah pencabutan izin ini merupakan bagian dari upaya rasionalisasi PBPH sekaligus moratorium terhadap izin baru pemanfaatan hutan tanaman maupun hutan alam.
Baca Juga:
Gelondongan Kayu Bermunculan Saat Banjir Hantam Sumatera, Ada Apa di Garoga dan Batang Toru?
Melalui akun Instagram @rajaantoni, ia juga membagikan video saat meninjau lokasi banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat dan menekankan bahwa prioritas pemerintah adalah evakuasi korban serta pemulihan kondisi.
Raja menegaskan dirinya terbuka terhadap kritik dan evaluasi publik tetapi mengingatkan masyarakat agar tetap memusatkan perhatian pada upaya penyelamatan dan bantuan darurat terlebih dahulu.
Di kolom komentar, banyak warganet yang mempertanyakan perizinan eksploitasi hutan dan meluapkan kemarahan atas kerusakan lingkungan yang dianggap memicu bencana tersebut.
Baca Juga:
Sikap 'No Comment' Kepala Seksi Kehutanan KPH IV Toba Transparansi Pejabat Publik Dipertanyakan
Menanggapi hal itu, Raja Juli menyatakan bahwa ia tidak alergi terhadap kritik.
“(Saya) ucapkan terima kasih juga tentu untuk publik, ya, pada masyarakat, saya dididik sebagai aktivis dan akademisi, saya tidak antikritik, tidak anti dievaluasi,” ujar dia.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
