Menurutnya, sistem penyaringan penerima bantuan harus semakin ketat seiring besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG.
"Pernyataan Presiden bahwa orang kaya tidak dipaksa makan MBG artinya kita harus punya sistem saring yang ketat. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus terus diperbarui agar program ini benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera yang memang membutuhkan asupan gizi tambahan," katanya.
Baca Juga:
Tiga WNI Ditangkap di Arab Saudi, DPR Tegaskan Pentingnya Jalur Resmi Haji
Ia menjelaskan bahwa kejelasan sasaran penerima akan berdampak langsung terhadap efektivitas penggunaan anggaran negara.
Dengan data yang akurat, potensi kebocoran maupun penyalahgunaan dana dapat ditekan seminimal mungkin.
Karena itu, Matindas meminta pemerintah membangun mekanisme distribusi yang transparan dan akuntabel, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga proses penyaluran makanan kepada penerima manfaat.
Baca Juga:
DPR Ingatkan Pemerintah Waspadai “El Nino Godzilla”, Mitigasi Harus Dimulai Sejak Dini
Selain aspek teknis, Matindas juga menilai pernyataan Presiden memiliki nilai edukasi sosial bagi masyarakat.
Ia menyebut program MBG dapat menjadi momentum membangun budaya solidaritas dan kesadaran sosial, terutama bagi masyarakat yang secara ekonomi telah mapan.
Ia pun menilai langkah Presiden adalah bentuk edukasi publik mengenai kesetiakawanan sosial.
