“Jangan menunggu masalah menjadi besar baru diselesaikan. Pemerintah harus proaktif memetakan daerah mana yang mengalami kesulitan membayar PPPK, berapa kebutuhan anggarannya, dan kapan hak-hak pegawai tersebut dapat dibayarkan,” kata Legislator Dapil Papua Selatan itu.
Indrajaya menegaskan, PPPK merupakan bagian penting dari aparatur negara yang memiliki peran dalam menjalankan pelayanan publik di berbagai sektor.
Baca Juga:
Gimik yang Merendahkan SARA Dinilai Berbahaya, Abduh: Hentikan!
Keberadaan mereka turut menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.
Oleh sebab itu, ia berpandangan bahwa kepastian pembayaran gaji dan kesejahteraan PPPK harus menjadi perhatian serius dalam agenda reformasi birokrasi.
Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak mengabaikan hak-hak dasar para pegawai yang telah menjalankan tugasnya.
Baca Juga:
Komisi III DPR RI Minta Polisi Usut Tuntas Kematian Winda Lorenza Gowasa
Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat semakin diperkuat sehingga persoalan keterlambatan gaji PPPK dapat segera diselesaikan.
Dengan dukungan fiskal yang telah disiapkan, pemerintah diharapkan mampu memberikan kepastian pembayaran sekaligus mencegah berulangnya masalah serupa pada masa mendatang.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
