WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekspor kelapa sawit melalui sistem satu pintu yang dijalankan oleh BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji kembali agar tujuan penataan tata niaga dan penguatan hilirisasi industri sawit tidak menimbulkan dampak negatif bagi petani sebagai pelaku utama di sektor hulu.
Baca Juga:
Purbaya Bongkar Dugaan Manipulasi Ekspor CPO, 10 Perusahaan Besar Masuk Radar
Firman menilai, meskipun kebijakan ekspor satu pintu dirancang untuk memperkuat pengawasan perdagangan serta meningkatkan nilai tambah industri sawit nasional, implementasinya harus didukung oleh kesiapan infrastruktur, sistem distribusi, dan tata kelola yang matang.
Tanpa kesiapan tersebut, kebijakan berpotensi menimbulkan gangguan pada rantai pasok yang akhirnya berdampak langsung terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.
Politisi Partai Golkar itu mengaku menerima banyak laporan dan keluhan dari petani sawit di sejumlah daerah yang mengeluhkan penurunan harga TBS sejak pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI.
Baca Juga:
Firman Soebagyo Usulkan UU Perkelapasawitan demi Lindungi Petani dan Investasi
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena harga TBS merupakan salah satu faktor utama yang menentukan tingkat pendapatan petani sawit.
“Pemerintah harus memahami bahwa petani adalah pihak yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan tata niaga. Ketika terjadi hambatan dalam rantai distribusi ekspor, dampak pertama yang dirasakan adalah turunnya harga TBS di tingkat petani,” ujar Firman dikutip dari situs resmi DPR RI, Senin (01/6/2026).
Firman menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan harga TBS mengalami tekanan setelah kebijakan tersebut diumumkan.
