Sebagai langkah antisipasi, Firman meminta pemerintah menerapkan masa transisi yang cukup sebelum kebijakan dijalankan secara penuh.
Menurutnya, jalur ekspor yang selama ini telah berjalan sebaiknya tetap dibuka untuk sementara waktu guna menjaga kelancaran distribusi dan mencegah gangguan terhadap rantai pasok industri sawit nasional.
Baca Juga:
Purbaya Bongkar Dugaan Manipulasi Ekspor CPO, 10 Perusahaan Besar Masuk Radar
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kebijakan, terutama terkait harga acuan, biaya layanan, hingga mekanisme perdagangan yang diterapkan oleh DSI.
Transparansi tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan petani dan pelaku usaha sekaligus menghindari munculnya persepsi negatif terhadap kebijakan baru tersebut.
“Pemerintah harus menjamin bahwa tidak ada kebijakan yang merugikan petani. Transparansi, kepastian usaha, dan kelancaran distribusi harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai petani menjadi korban dari proses penyesuaian kebijakan yang belum siap dijalankan,” kata Anggota Baleg DPR RI ini.
Baca Juga:
Firman Soebagyo Usulkan UU Perkelapasawitan demi Lindungi Petani dan Investasi
Lebih lanjut, Firman mendorong pemerintah untuk memperkuat pasar domestik melalui peningkatan program biodiesel dan percepatan pengembangan industri hilir sawit.
Langkah tersebut dinilai dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan, memperluas penyerapan produksi dalam negeri, serta mendukung stabilitas harga sawit nasional di tengah dinamika pasar global.
Menurutnya, perlindungan terhadap petani harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan tata niaga komoditas strategis.
