"Kami memandang bahwa perlindungan terhadap personel PBB harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh diabaikan oleh pihak mana pun, termasuk dalam dinamika konflik yang melibatkan Israel dan aktor lainnya di kawasan," tegas Sukamta.
Lebih jauh, Komisi I DPR RI mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan mekanisme perlindungan pasukan UNIFIL.
Baca Juga:
Pemkab Toba Sampaikan Sejumlah Permohonan Terutama Sektor Pendidikan Kepada DPR RI
Evaluasi ini dinilai penting agar strategi perlindungan yang diterapkan benar-benar relevan dengan tingkat ancaman yang berkembang di wilayah konflik.
"Kami mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mandat dan mekanisme perlindungan pasukan UNIFIL, agar sesuai dengan realitas ancaman yang berkembang di lapangan,” jelas Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut.
“Selain itu, diperlukan langkah investigasi yang transparan dan akuntabel atas insiden ini, guna memastikan adanya kejelasan dan pertanggungjawaban," lanjut Sukamta.
Baca Juga:
Kongres Advokat Indonesia Tegaskan Multi Bar, Reformasi Advokat Masuk Fase Strategis
Di sisi lain, Sukamta juga meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan peninjauan komprehensif terhadap sistem pengamanan dan pola penugasan prajurit dalam misi internasional.
Hal ini dinilai penting untuk memastikan keselamatan personel tanpa mengurangi peran aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global.
"Pemerintah Indonesia perlu melakukan peninjauan komprehensif terhadap aspek keamanan, kesiapan, dan pola penugasan prajurit dalam misi perdamaian, tanpa mengurangi komitmen Indonesia sebagai kontributor aktif dalam menjaga stabilitas global," terangnya.
