Dampak yang ditimbulkan adalah ketika telah bekerja dan tertangkap sebagai pekerja illegal, korban tidak dapat ditolong oleh polisi di negara bersangkutan karena berkas tidak lengkap dan justru dipidanakan.
“Motivasi untuk mengatasi masalah ekonomi yang tidak disertai dengan keterampilan dan pengetahuan yang cukup, ini membuat mereka sangat rentan untuk di eksploitasi. Banyak kasus terjadi, kadang kala hal ini juga mempengaruhi kedaulatan negara kita,” katanya.
Baca Juga:
Diduga Korban TPPO, ABK Melapor ke Bareskrim Polri
Oleh karenanya, Menko Polhukam berharap pemerintah daerah dapat ikut serta dalam penegakan hukum yang menyangkut kasus TPPO.
Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk membantu gugus tugas percepatan penanganan TPPO, untuk menjadikan kasus ini sebagai salah satu prioritas utama tugas yang harus diselesaikan, supaya pembodohan secara semena-mena pada masyarakat tidak semakin marak terjadi.
“Saya mengajak kepada seluruh anggota gugus tugas dari daerah, untuk terus membangun kerja sama dalam memberantas praktik TPPO di Indonesia, dengan tetap menghormati dan memahami perbedaan tugas kita masing-masing. Tugas kita berbeda-beda tapi tujuannya sama,” demikian Mahfud MD. [gun]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
