WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan harus berorientasi pada hasil (outcome-based), bukan sekadar berfokus pada pemenuhan target administratif.
Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan seluruh kebijakan dan inisiatif yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi perbaikan birokrasi serta kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
PKN Tingkat I 2025 Resmi Dibuka, Fokus pada Sinergi dan Akuntabilitas Birokrasi
Untuk mewujudkannya, diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor dan antarunit kerja.
Sinergi yang solid di antara lembaga pemerintah menjadi faktor penting agar hasil pembangunan birokrasi semakin kuat, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan publik secara langsung.
Menteri PANRB Rini Widyantini dalam FGD Penguatan Satu Data, Progres Kinerja Strategis Tahun 2025, dan Rencana Strategis Tahun 2026, di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).
Baca Juga:
Kementerian PKP Sediakan 4.000 Rumah Subsidi untuk ASN Empat Lembaga Negara
“Kegiatan yang kita lakukan menjadi wadah untuk berpikir bersama, menyatukan pandangan, serta memastikan program dan kegiatan kita ke depan semakin berkualitas dan berorientasi hasil. Tidak ada satu pun perubahan besar yang bisa dicapai tanpa kerja bersama,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Satu Data, Progres Kinerja Strategis Tahun 2025, dan Rencana Strategis Tahun 2026, di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).
Menteri Rini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB memegang mandat besar dalam mendorong transformasi birokrasi di Indonesia.
Untuk itu, terdapat empat pilar utama yang menjadi fokus arah kebijakan ke depan. Pertama, transformasi tata kelola, agar birokrasi semakin efektif, transparan, dan berintegritas.
