Kedua, transformasi manajemen ASN, guna membangun aparatur yang kompeten, adaptif, dan profesional. Ketiga, transformasi pelayanan publik yang menekankan kemudahan, kecepatan, dan kebermanfaatan layanan bagi masyarakat.
Dan keempat, transformasi digital pemerintahan, yang mengedepankan interoperabilitas data serta efisiensi lintas instansi.
Baca Juga:
PKN Tingkat I 2025 Resmi Dibuka, Fokus pada Sinergi dan Akuntabilitas Birokrasi
Dalam forum tersebut, Rini juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program tahun 2026, tidak hanya dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga melibatkan dunia usaha, akademisi, serta komunitas masyarakat.
Ia menilai, inovasi dalam metode pelaksanaan kegiatan perlu terus dikembangkan agar lebih partisipatif.
Selain model lama seperti konsinyering, kegiatan dapat dikemas melalui policy lab, co-creation workshop, atau mentoring session yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Baca Juga:
Kementerian PKP Sediakan 4.000 Rumah Subsidi untuk ASN Empat Lembaga Negara
Lebih lanjut, Menteri Rini mengingatkan pentingnya penyusunan pentahapan kinerja yang merata, realistis, dan terukur di setiap unit kerja.
Langkah ini menjadi dasar agar seluruh program yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
Setiap unit diminta memastikan distribusi pelaksanaan kegiatan dilakukan sejak awal tahun secara proporsional.
