Komitmen integrasi tersebut telah dituangkan dalam penandatanganan bersama lintas kementerian dan lembaga.
Selain itu, Kementerian PANRB terus melanjutkan penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dengan penetapan tema yang sejalan dengan prioritas Presiden, mulai dari ketahanan pangan, perluasan akses pendidikan, hingga peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Baca Juga:
PANRB Raih Apresiasi Komdigi atas Percepatan Transformasi Digital Pemerintah
Kebijakan ini didukung oleh data yang menunjukkan bahwa RB Tematik mampu memperkuat keterkaitan langsung antara perbaikan tata kelola dan capaian program prioritas nasional.
Pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah daerah yang mengikuti RB Tematik berkontribusi sebesar 73 persen terhadap peningkatan investasi nasional.
Bahkan, sebanyak 87 persen kabupaten/kota dengan capaian RB Tematik yang signifikan mencatat rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 5,16 persen, melampaui target nasional.
Baca Juga:
PANRB Perkuat Kompetensi ASN Lewat Sistem Merit dan Ekosistem Pembelajaran Kolaboratif
“Pemda yang memiliki capaian RB tinggi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam program-program prioritas seperti penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, kami melanjutkan RB double track (RB general dan tematik) ini agar terus menjadi penguat reformasi birokrasi,” ungkap Menteri Rini.
Penguatan integritas aparatur juga terus menjadi perhatian utama. Sepanjang 2024, sebanyak 231 unit layanan publik meraih predikat Zona Integritas.
Secara kumulatif, hingga saat ini lebih dari 15.000 unit layanan publik telah menerapkan Zona Integritas, baik sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang bersih, cepat, dan bebas dari praktik pungutan liar.
