WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menginisiasi program perumahan bersubsidi dengan menyediakan 4.000 unit rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) di empat instansi pemerintahan.
Keempat instansi tersebut meliputi Kementerian PANRB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Baca Juga:
Kemendagri Dorong Sistem Pengawasan Ketat untuk ASN yang WFA
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa masing-masing lembaga akan memperoleh jatah 1.000 unit rumah bersubsidi dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Ia berharap langkah ini bisa menunjang kesejahteraan dan meningkatkan motivasi kerja para ASN.
“Kami telah melakukan MoU antara Kementerian PKP dengan BPS dan empat lembaga yakni Kementerian PANRB, LAN, ANRI dan BKN. Kami menyediakan kuota rumah subsidi untuk 4.000 pegawai di empat lembaga pemerintah tersebut," ujar Maruarar Sirait kepada media di Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Baca Juga:
Bupati Serahkan 386 SK PPPK, Dorong Wujudkan "Tapteng Naik Kelas"
Maruarar menambahkan bahwa pemerintah siap menambah jumlah rumah subsidi apabila data menunjukkan kebutuhan yang belum terpenuhi di kalangan ASN.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar setiap instansi melakukan pendataan menyeluruh terhadap pegawai yang belum memiliki rumah.
"Untuk saat ini kuotanya memang masih terbatas, tapi kalau perlu ditambah akan kami tambahkan. Mengingat kuota KPR FLPP pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini terus ditingkatkan menjadi 350.000 unit rumah subsidi," katanya.
