Di sisi perencanaan jangka panjang, pemerintah tengah merampungkan legal standing Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
DBRBN 2025–2045 dirancang sebagai peta jalan menuju birokrasi kelas dunia melalui tahapan transformasi digital, penguatan kolaborasi, serta tata kelola adaptif yang berorientasi pada manusia dan inklusivitas. Transformasi ini tidak hanya menyasar sistem, tetapi juga budaya kerja birokrasi.
Baca Juga:
PANRB Raih Apresiasi Komdigi atas Percepatan Transformasi Digital Pemerintah
Pengelolaan konflik kepentingan turut diperkuat melalui terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.
Regulasi tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto.
Dalam aspek kelembagaan, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menyampaikan bahwa Kementerian PANRB berperan strategis dalam memastikan penataan struktur Kabinet Merah Putih dapat berjalan cepat dan tepat.
Baca Juga:
PANRB Perkuat Kompetensi ASN Lewat Sistem Merit dan Ekosistem Pembelajaran Kolaboratif
Hingga akhir 2025, telah ditetapkan Peraturan Presiden serta pengaturan organisasi dan tata kerja bagi 48 kementerian dan 12 lembaga baru, termasuk penetapan tunjangan kinerja bagi 29 kementerian dan lembaga.
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan pemerintah pusat juga dilakukan tepat waktu untuk menjaga kesinambungan pemerintahan serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah masa transisi.
Selain itu, Kementerian PANRB telah menyusun Proses Bisnis Tematik sebagai peta kerja terpadu lintas kementerian dan lembaga guna mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, cek kesehatan gratis, pengentasan kemiskinan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hilirisasi, ekspor-impor, hingga digitalisasi layanan publik.
