Di sisi lain, dia juga berharap para pihak terlibat untuk mengakui kesalahannya dan segera mengundurkan diri.
Dia menegaskan penyelenggara pemilu harus diisi orang-orang baik demi kelangsungan Pemilu.
Baca Juga:
Sisa Dana Hibah Pilkada 2024, KPU Taput Serahkan Rp6,266 Miliar ke Pemkab
"Yang tidak tercela bisa menggantikan posisi agar seluruh tahapan terus bisa berlangsung dengan baik," katanya.
Sebelumnya, sebuah rekaman percakapan teranyar mengungkap dugaan instruksi dari pejabat KPU untuk menggagalkan 'Partai U' dalam verifikasi faktual partai politik.
Rekaman itu diduga merupakan perbincangan antara pejabat di KPU pusat dengan salah satu komisioner KPUD.
Baca Juga:
KPU Sulawesi Utara Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah Pemilihan Serentak 2024
Pejabat KPU terang-terangan menginstruksikan agar meloloskan berkas semua partai kecuali Partai U.
"Dengan waktu yang hanya cuma satu hari, sedangkan arahan pimpinan supaya ini partai-partai nih aman, kecuali satu, Partai U," kata salah satu pejabat KPU yang dirahasiakan namanya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari Komisioner KPU terkait dugaan penjegalan Partai U selama verifikasi faktual di NTT.
