Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyebab gangguan, lokasi pembangkit yang mengalami kendala, hingga langkah-langkah penanganan yang sedang dilakukan.
Transparansi tersebut dinilai penting agar tidak terjadi kesenjangan antara informasi resmi yang disampaikan perusahaan dengan kondisi yang dialami langsung oleh masyarakat.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi HRS Merah Putih 3.0, Nilai PLN NP Perkuat Kemandirian Teknologi Hidrogen Nasional
Pada akhir rapat, Komisi XII DPR RI menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada PT PLN (Persero).
Salah satunya adalah mendorong peningkatan keandalan dan ketahanan sistem kelistrikan nasional, baik di wilayah Jawa-Madura-Bali, Sumatera, Kalimantan, maupun daerah lainnya.
Komisi XII juga meminta PLN memperkuat berbagai aspek pendukung sistem kelistrikan, mulai dari penerapan early warning system, penguatan infrastruktur ketenagalistrikan, peningkatan kapasitas pembangkit, penguatan jaringan transmisi dan distribusi, hingga penerapan sistem operasi yang lebih efisien dan adaptif terhadap pertumbuhan kebutuhan listrik nasional.
Baca Juga:
PLN dan Pemkab Cianjur Perkuat Sinergi, Dorong Pemerataan Listrik dan Pengembangan EBT
Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah terulangnya blackout maupun pemadaman bergilir dalam skala besar, sekaligus menjamin keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
