WahanaNews.co | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta kehadiran negara dalam pemulihan korban Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat.
LPSK ingin penguatan tersebut dapat terlaksana melalui pembentukan lembaga semisal Komisi Reparasi.
Baca Juga:
Kasus Kematian Vina-Eki Cirebon: Komnas HAM Rekomendasi Polri Evaluasi Polda Jabar-Polres
Demikian disampaikan Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo memperingati Hari HAM sedunia yang jatuh pada 10 Desember.
Antonius menjelaskan, LPSK merupakan lembaga yang ditunjuk Negara untuk memberikan pemulihan kepada korban PHB sesuai amanat PP No 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
"Selama 2012-2021, LPSK telah melakukan pemulihan korban PHB melalui 4567 layanan berupa program perlindungan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial," ujar Antonius dalam keterangannya, Minggu (11/12/2022).
Baca Juga:
Pemantauan Kasus Vina dan Eki Dirampungkan Komnas HAM
Antonius menjelaskan, pemulihan korban PHB yang diberikan oleh LPSK, berasal dari berbagai peristiwa seperti peristiwa G 30 S 1965/66, Penghilangan Paksa 97/98, Tanjung Priok 1984, Talangsari, Jambu Keupok, Simpang KKA dan Rumah Geudong.
Ia juga menuturkan, LPSK paling banyak memberikan bantuan medis keoada para korban PHB di atas.
"Hingga 2021, bantuan medis merupakan bentuk pemulihan terbanyak diakses korban. Hal ini berkorelasi dengan kebutuhan kesehatan dan usia korban yang sudah rentan, khususnya korban Peristiwa 65/66," terang Antonius.
