Antonius mengungkapkan, langkah pemulihan yang dilakukan negara terhadap korban, belumlah sebanding dengan penderitaan yang telah mereka alami.
Menurutnya, korban PHB membutuhkan tuntutan keadilan di dalam arti keadilan yang sepenuh-penuhnya.
Baca Juga:
Kasus Kematian Vina-Eki Cirebon: Komnas HAM Rekomendasi Polri Evaluasi Polda Jabar-Polres
"Keadilan penuh yang dimaksud adalah keadilan dalam bentuk pengakuan atas kesalahan Negara, keadilan dalam arti penyesalan dan permintaan maaf dari Negara, keadilan dalam arti penuntutan dan penghukuman para pelakunya, dan keadilan dalam arti Negara mengembalikan kehidupan para korban yang telah rusak," jelas Antonius.
"Indonesia sudah waktunya membentuk semacam Komisi Reparasi yang bertugas melakukan reparasi korban dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan dengan tetap memperhatikan mandat Undang-undang," pungkas Antonius. [ast]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
