Pertemuan tersebut sekaligus menjadi bentuk sikap politik daerah yang menilai kebijakan pemotongan anggaran pusat terhadap daerah terlalu menekan kemampuan fiskal mereka dalam menjalankan program strategis.
Pemerintah pusat sebelumnya telah menambah pagu TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 43 triliun dari Rp 649,99 triliun menjadi Rp 693 triliun, namun angka tersebut tetap jauh lebih kecil dibanding alokasi TKD dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 919,87 triliun.
Baca Juga:
Bobby Nasution dan Kepala Daerah Geruduk Kantor Kementerian Keuangan
Sejumlah gubernur menilai tekanan fiskal ini bisa berdampak langsung terhadap pembayaran gaji pegawai, pembiayaan tenaga PPPK, hingga realisasi proyek infrastruktur yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut hadir dalam audiensi dan menyampaikan keberatan mereka bersama kepala daerah lain.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang menjadi salah satu juru bicara menyebut bahwa hampir seluruh pemerintah provinsi sepakat menolak pemotongan yang dinilai tidak sebanding dengan beban anggaran yang harus mereka tanggung.
Baca Juga:
Bima Arya: Penyesuaian TKD Tetap Perhatikan Standar Pelayanan Minimal
"Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK yang cukup besar, ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar," kata Sherly pada Rabu (8/10/2025).
Ia menyebut bahwa beberapa daerah bahkan mengalami pemangkasan hingga 20-30 persen, sementara Jawa Tengah disebut terdampak paling besar dengan potongan mencapai 60-70 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan sejumlah daerah kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang telah dijanjikan kepada publik.
