WahanaNews.co | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat merupakan sesuatu yang wajar dan mungkin saja terjadi setiap hari.
Hal ini disampaikannya menanggapi kejadian OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.
Baca Juga:
KPK Periksa Anggota DPRD Mukomuko sebagai Saksi Kasus Korupsi Bengkulu
"Wajar dan memungkinkan ada OTT tiap hari. Ini yang bikin saya prihatin. Maka harus hati-hati pada diri saya dan teman-teman pejabat aparatur sipil negara (ASN)," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (5/1/2022).
Menurut Tjahjo, kondisi ini bukan tanpa dasar. Dia lantas mengingatkan soal Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 yang sudah dirilis oleh KPK dan Deputi Bidang Pencegahan Kemenpan RB beberapa waktu lalu.
Dari survei itu, tercatat potensi penyalahgunaan fasilitas kantor terjadi di 99 persen instansi.
Baca Juga:
Wakil Ketua DPRD OKU Benarkan Tiga Anggota Dewan Terjaring OTT KPK
Lalu, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa berpotensi terjadi pada 100 persen instansi
Korupsi dalam promosi/mutasi SDM berpotensi terjadi pada 99 persen instansi.
Kemudian suap/gratifikasi berpotensi terjadi pada 98 persen instansi serta intervensi berpotensi terjadi di 99 persen instansi.
