Ia menyampaikan bahwa pemanfaatan DPI serta penerapan berbagai use case prioritas menjadi kunci percepatan transformasi digital sekaligus fondasi bagi keberhasilan program prioritas Presiden.
Dalam hal ini, DPI berfungsi sebagai tulang punggung interoperabilitas dan integrasi layanan digital pemerintah.
Baca Juga:
Light Up The Dream PLN Hadirkan Listrik Gratis bagi Ribuan Keluarga Prasejahtera di Bulan Ramadan
Kementerian PANRB sebagai koordinator Proyek Strategis Nasional pengembangan layanan digital pemerintah terpadu juga menekankan pentingnya integrasi data untuk mempercepat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Upaya tersebut sekaligus memperkuat fondasi pemerintahan digital yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Menurut Menteri Rini, DPI menjadi dasar penting yang memungkinkan keterpaduan layanan pemerintah berjalan secara efektif.
Baca Juga:
Kemenko PMK Bahas Isu Strategis Warisan Budaya dan Alam Indonesia 2026
Identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital tidak hanya berfungsi sebagai sistem teknis, tetapi juga menjadi jembatan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, adil, dan terpercaya.
“Pemanfaatan DPI menjadi kunci, memastikan pertukaran data dan layanan publik berjalan mudah, aman, dan terukur. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi harus kita terapkan sejak awal, tepat guna, dan proporsional agar keterpaduan bisa diwujudkan dan kepercayaan publik tetap terjaga,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini juga menekankan bahwa pemanfaatan DPI, khususnya pada aspek Data Exchange, perlu terus diperkuat untuk mendukung analisis data serta peningkatan kualitas layanan publik.
