Lebih lanjut, Maruarar menyebut bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh sinergi lintas kementerian dan lembaga, terutama dalam memastikan akurasi data dan ketepatan sasaran penerima bantuan.
“Kolaborasi dengan BNPP dan BPS sangat penting. BNPP memastikan fokus wilayah perbatasan, sementara BPS mendukung akurasi data agar program tepat sasaran,” tambahnya.
Baca Juga:
Tahun Pertama Peralihan, Kualitas Pelayanan Haji 2026 Jadi Sorotan Pemerintah
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, turut memberikan apresiasi atas langkah strategis yang diambil Kementerian PKP dalam mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP yang telah menunjukkan kepedulian terhadap daerah perbatasan melalui program perumahan. Ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di wilayah perbatasan,” ujarnya.
“Ini merupakan salah satu program yang secara nyata menyasar langsung masyarakat di kawasan perbatasan. Dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Baca Juga:
ATR/BPN Percepat Penetapan Lahan Sawah Dilindungi di 17 Provinsi, Aher Beri Dukungan
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memastikan dukungan penuh dari sisi penyediaan data yang akurat dan mutakhir guna menunjang efektivitas program di lapangan.
“Kami akan mendukung program ini dengan data yang valid dan terkini agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Adapun cakupan wilayah program meliputi daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Filipina, Timor Leste, Australia, Papua Nugini, Republik Palau, hingga Thailand.
