“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar teknologi, tetapi harus memperoleh manfaat berupa alih pengetahuan, peningkatan kompetensi, serta tumbuhnya rantai pasok nasional,” katanya.
Ia berpandangan bahwa proyek PSEL Lampung Raya juga harus dibangun dengan tata kelola yang transparan sejak tahap perencanaan, pengadaan, konstruksi, hingga pengoperasian.
Baca Juga:
Sugeng Suparwoto: PLTSa Tetap Dibutuhkan, Lokasi Pembangunan Harus Utamakan Keselamatan Warga
Tohom mengatakan keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memahami skema proyek, teknologi yang digunakan, dampak lingkungan, sumber pembiayaan, serta manfaat yang akan diterima daerah.
“Kepercayaan publik akan tumbuh apabila prosesnya transparan, targetnya jelas, dan hasilnya dapat diukur secara berkala,” ucapnya.
MARTABAT Prabowo-Gibran juga mendorong pemerintah daerah menyiapkan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah yang terintegrasi agar fasilitas PSEL memperoleh pasokan sesuai kapasitas desain.
Baca Juga:
Pastikan Lahan Sesuai Target, DPRD Kota Bekasi Tinjau Kesiapan Ground Breaking PSEL Sumurbatu
Menurut Tohom, keberhasilan proyek Waste-to-Energy tidak hanya ditentukan oleh mesin pengolah, tetapi juga sangat bergantung pada kepastian volume sampah, kualitas pemilahan, kesiapan lahan, dan dukungan masyarakat.
“Jangan sampai fasilitas sudah dibangun dengan investasi besar, tetapi pasokan sampah, jalur logistik, atau kesiapan pemerintah daerah justru belum matang,” ujarnya.
Ia menilai masyarakat di sekitar proyek perlu dilibatkan sejak awal melalui konsultasi publik, penyampaian kajian lingkungan, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses.
