WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menilai bahwa Pemilu Serentak 2024 menjadi ajang paling brutal dan transaksional dalam sejarah pemilu Indonesia.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama akademisi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/3/2025).
Baca Juga:
Beban Terlalu Berat, Pakar: Pilpres dan Pilkada Jangan Digelar Bersamaan
"Teman-teman yang hadir di sini adalah pejuang demokrasi yang luar biasa, karena hampir semua sepakat bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu paling brutal dan penuh transaksi politik," ujar Dede di Kompleks Parlemen Senayan.
Dede mengungkapkan perlunya revisi Undang-Undang Pemilu, yang tidak hanya menyangkut sistem penghitungan suara, daerah pemilihan, dan ambang batas parlemen, tetapi juga semakin maraknya politik uang yang kian meningkat setiap pemilu.
"Isu yang harus dibahas bukan hanya soal sistem pemilu, tetapi juga mengenai money politics dan meningkatnya biaya politik yang semakin besar dari tahun ke tahun," jelasnya.
Baca Juga:
KPU Kota Bekasi Gelar FGD Evaluasi Pilkada 2024, Ali Syaifa Sampaikan Hal Ini
Ia menyoroti bahwa di beberapa daerah pemilihan, atmosfer Pemilihan Legislatif terasa seperti Pemilihan Presiden, dengan transaksi politik yang begitu masif.
Oleh karena itu, DPR mengundang berbagai pemangku kepentingan demokrasi dan pemilu untuk berdiskusi.
Sementara itu, Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI), Delia Wildianti, menilai bahwa Pemilu Serentak 2024 gagal mencapai tujuan utama dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih.
