Menurutnya, pembangunan yang berkualitas tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak.
Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Anak Nasional 2026, "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan", yang mengusung kampanye Gerakan Nasional #RuangAmanNyamanAnak (Gernas #RANA).
Baca Juga:
Bramantyo Suwondo Ajak Mahasiswa Perkuat Sentralitas ASEAN Hadapi Tantangan Global
“Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau meningkatnya investasi, tetapi juga dari semakin sedikitnya anak yang putus sekolah, menurunnya angka stunting dan kekerasan terhadap anak,” ucap Puan.
“Ukuran keberhasilan pembangunan juga dapat dilihat dengan semakin kuatnya perlindungan anak di ruang digital, serta semakin luasnya akses anak terhadap layanan kesehatan, pendidikan, ruang bermain, dan lingkungan yang aman,” imbuhnya.
Puan juga meminta pemerintah pusat maupun daerah memastikan seluruh kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan terbaik anak, tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun wilayah tempat tinggal.
Baca Juga:
Hinca Panjaitan Minta Polisi Hentikan Kasus Penjual BBM Eceran di Way Kanan: Tak Ada Unsur Kejahatan
“Pemerintah tidak boleh membiarkan adanya kesenjangan kesempatan antara anak-anak di perkotaan dan pedesaan, antara wilayah barat dan timur Indonesia, maupun antara anak yang lahir dari keluarga mampu dan keluarga yang hidup dalam keterbatasan,” sebut Puan.
Ia memastikan DPR RI akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna memastikan seluruh kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan perlindungan anak dapat berjalan secara efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Negara harus hadir bukan hanya ketika anak menghadapi persoalan, tetapi sejak awal melalui kebijakan yang memperkuat keluarga, menjamin layanan dasar yang berkualitas, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.
