WahanaNews.co, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dan taklimat bersama jajaran kabinet Merah Putih di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 4 Maret 2025.
Pada kesempatan tersebut Kepala Negara membahas sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi desa, serta komitmen dalam pemberantasan korupsi.
Baca Juga:
Pemerintah Tegaskan Komitmen Lindungi Pekerja dalam Penyelesaian Kepailitan PT Sritex
Dalam keterangannya usai mengikuti kegiatan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa Presiden memberikan sejumlah arahan terkait pentingnya pendidikan bagi seluruh anak-anak Indonesia. Salah satu program utama yang menjadi perhatian yakni pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan.
“Beliau akan membangun sekolah rakyat, sekolah unggulan, kemudian memperbaiki fasilitas pendidikan sampai pelosok-pelosok, sarana prasarana untuk belajar begitu,” ucap Bima Arya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, pada kesempatan terpisah, mengatakan bahwa Presiden mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat. Menurutnya, Presiden Prabowo mendorong agar pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah agar pembukaan sekolah rakyat utamanya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dapat segera terlaksana.
Baca Juga:
Bupati Donggala Laruni Banyak ASN ‘Main Proyek’: Sudah Tahu Siapa Saja
“Tentu kita akan mengidentifikasi, kita akan membuat perencanaan yang lebih baik dalam rangka menerjemahkan arahan dari Presiden tersebut. Tetapi jelas bahwa sekolah rakyat ini nanti diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem,” jelasnya.
“Sekolah ini dalam bentuk boarding school. Rencananya insyaallah mulai dari SD, SMP maupun SMK,” tambah Mensos.
Selain bidang pendidikan, dalam pertemuan tersebut, Presiden juga menyampaikan rencana pendirian 70 ribu koperasi desa yang akan berfungsi sebagai outlet sembako, obat-obatan, dan klinik kesehatan. “Beliau menyampaikan bahwa kalau dulu Rp1 miliar 1 desa, sekarang 1 desa itu bisa Rp7 miliar. Ada dana dari Rp1 miliar dan MBG itu Rp6 miliar. Jadi betapa besar anggaran untuk desa sekarang,” ucap Wamendagri.
