WahanaNews.co | Kebijakan pemerintah yang berencana membuka
impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini, menuai polemik.
Hingga
akhirnya Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta perdebatan dihentikan, agar tak semakin menekan harga
gabah petani.
Baca Juga:
Ombudsman RI: Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Impor Beras
Kebijakan
impor beras pertama kali diketahui dari bahan paparan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat menjadi pembicara pada rapat kerja nasional Kementerian
Perdagangan (Kemendag).
Saat
itu, Airlangga hanya mengatakan, pemerintah perlu menjaga stok beras di Perum Bulog sebanyak
1 juta - 1,5 juta ton.
Namun,
paparannya menjelaskan upaya pemenuhan stok itu di antaranya dengan impor beras.
Baca Juga:
Pemerintah Bakal Impor 3 Juta Ton Beras di 2024
Dalam
paparannya, pemerintah akan melakukan dua kebijakan untuk penyediaan beras
dalam negeri, setelah adanya program bantuan sosial (bansos) beras PPKM dan
untuk antisipasi dampak banjir dan pandemi Covid-19.
Pertama,
dengan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton untuk cadangan beras
pemerintah (CBP) dan 500.000 ton lagi sesuai kebutuhan Bulog.
Kedua,
dengan penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900.000 ton saat
panen raya pada Maret-Mei 2021 dan 500.000 ton pada Juni-September 2021.
