Meski demikian, menurutnya, besarnya anggaran nasional juga harus diiringi dengan kejelasan pembagian anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.
Edi menilai kepastian mengenai besaran TKD menjadi salah satu hal penting yang perlu segera disampaikan.
Baca Juga:
Perumahan Rakyat Jadi Prioritas, DPR Desak Kementerian PKP Tingkatkan Pengawasan dan Pembiayaan MBR
Pasalnya, pemerintah daerah membutuhkan informasi mengenai besaran dana transfer sebagai dasar untuk menyusun program pembangunan, menentukan prioritas belanja, serta menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.
"Catatan kita, tadi belum disebutkan berapa jumlah Transfer ke Daerah (TKD). Padahal alokasi dana transfer ini sangat ditunggu-tunggu oleh para bupati, wali kota, dan gubernur di seluruh Indonesia (untuk menggerakkan roda perekonomian daerah)," tegasnya.
Menurut Edi, kejelasan TKD juga berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian di wilayah masing-masing.
Baca Juga:
Andi Iwan Darmawan Aras Soroti Lahan dan Sanitasi dalam Pembangunan Perumahan Nasional
Dana transfer dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Karena itu, ia berharap pembahasan RAPBN 2027 dapat dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan nasional dan kepentingan daerah.
Ia juga mendorong agar setiap kenaikan anggaran negara disertai dengan pengawasan yang kuat sehingga penggunaannya tepat sasaran dan tidak berhenti pada besarnya angka dalam dokumen anggaran.
