Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa satgas tersebut melibatkan berbagai unsur, termasuk perwakilan serikat pekerja.
Keterlibatan ini dinilai penting untuk memastikan arus informasi berjalan lebih cepat dan terbuka, sehingga setiap potensi persoalan dapat segera diidentifikasi dan diantisipasi sejak dini.
Baca Juga:
DPR Kaji Pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria, Fokus Penyelesaian Konflik Komunal
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah laporan terkait rencana PHK dalam waktu dekat telah diterima oleh satgas.
Laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap tenaga kerja.
“Jadi karena ada perwakilan dari kawan-kawan semua bisa cepat dapat informasinya. Tadi sudah diinfokan juga ke pihak pemerintah dari kawan-kawan pekerja ada beberapa perusahaan yang dalam dua-tiga bulan ada rencana PHK. Nah itu kemudian sudah masuk ke satgas mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh untuk segera biar diantisipasi,” terang Dasco.
Baca Juga:
Puan Dukung Permenaker Outsourcing 2026, Tekankan Perlindungan Pekerja Harus Diperkuat
Lebih lanjut, pemerintah disebut telah menyiapkan sejumlah langkah intervensi untuk menjaga keberlangsungan pekerjaan para buruh, termasuk skema bantuan bagi perusahaan yang mengalami kesulitan.
Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan mencegah lonjakan angka pengangguran.
“Tadi Presiden juga sudah sampaikan bahwa pemerintah kalau memang kemudian perusahaan-perusahaan itu ada kesulitan, ia akan dibantu atau bahkan kalau sudah gak mampu akan diambil alih supaya buruh itu tetap bisa ada tempat bekerja,” tegas Dasco.
