Sementara, dampak dari proyek tersebut antara lain terwujudnya sistem perlindungan yang lebih lincah dengan cara pengembangan 8 unit infrastruktur dan sistem perangkat siber, 295 orang yang mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas SDM keamanan siber, dan meningkatnya postur keamanan dan ketahanan siber, dan lainnya.
"(Serta) terwujudnya sistem keamanan siber integratif antara pusat dan daerah yang meliputi 35 lembaga," tulis dokumen itu.
Baca Juga:
Kasus Judol, Budi Arie Jadi Korban Pengkhianatan Pegawai Komdigi
Lebih lanjut, lampiran Perpres itu kiha menyebut bahwa proyek ini berada di bawah tanggung jawab beberapa lembaga antara lain, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Pertahanan atau TNI, Badan Intelijen Negara, Polri, dan Kejaksaan.
Adapun lokasi proyek ini akan dilakukan di tingkat pusat dan daerah dengan rincian 25 kementerian atau lembaga serta 5 daerah.
Sebelumnya, keamanan digital di Indonesia menjadi sorotan banyak pihak setelah peneliti keamanan internet The Record, Insikt Group melaporkan bahwa 10 kementerian dan lembaga di Indonesia, termasuk BIN, dibobol oleh hacker China yang kerap disebut Thanos.
Baca Juga:
6 Juta Data NPWP Diduga Bocor, Termasuk Milik Jokowi dan Gibran di Daftar Utama!
Dugaan peretasan ini telah peneliti Insikt Group sampaikan pada pemerintah Indonesia pada Juni dan Juli lalu. Namun, pemerintah tidak bergeming.
Pemerintah baru merespon hal ini ke publik beberapa waktu setelah persoalan itu dipublikasikan media massa dan menjadi sorotan banyak pihak.
Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto membantah server lembaganya diretas oleh hacker China. Menurutnya, kondisi server BIN masih aman.
