WAHANANEWS.CO, Jakarta - Gelombang konflik Iran versus Israel dan Amerika Serikat memicu kekhawatiran ribuan jemaah umrah Indonesia, namun pemerintah memastikan proses pemulangan tetap berjalan aman dan terkendali.
Di tengah situasi memanas pascaserangan Israel dan AS ke Iran pada Sabtu (28/2/2026), Kementerian Haji dan Umrah menegaskan bahwa kepulangan jemaah dilakukan secara bertahap.
Baca Juga:
Gubernur Aceh Marah Saat Tahu Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, menyampaikan bahwa sejak 28 Februari hingga 1 Maret 2026 sebanyak 6.047 jemaah telah kembali ke Tanah Air dengan selamat.
"Sejak 28 Februari hingga 1 Maret 2026, sebanyak 6.047 jemaah telah kembali ke Tanah Air dengan aman. Pemerintah terus mengawal proses ini agar seluruh jemaah dapat pulang secara bertahap dan tertib," katanya melalui rilis.
Ia merinci, pada Sabtu (28/2/2026) sebanyak 4.200 jemaah pulang ke Indonesia menggunakan 12 penerbangan, sedangkan pada Minggu (1/3/2026) terdapat 2.047 jemaah kembali dengan lima penerbangan.
Baca Juga:
Mukhtara Air Maskapai Asal Arab Saudi Hadir di RI, Bidik Penerbangan ke Tanah Suci
Selain proses pemulangan, pemerintah juga mencatat terdapat 43.363 calon jemaah umrah dari 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang direncanakan berangkat hingga sebelum musim haji pada 18 April 2026.
"Kami memastikan setiap PPIU menjalankan kewajibannya secara penuh, mulai dari pemberangkatan, pelayanan selama di Arab Saudi, hingga kepulangan jemaah. Tanggung jawab itu tidak boleh diabaikan," ujar Ichsan.
Pemerintah meminta komunikasi antara PPIU dan jemaah tetap terjalin baik agar tidak terjadi kepanikan di tengah dinamika kawasan.
"Kami mengajak jemaah dan PPIU untuk saling memahami. Yang utama adalah memastikan seluruh jemaah tetap aman, terlayani, dan mendapatkan kepastian," lanjutnya.
Jemaah yang mengalami kendala perlindungan, persoalan hukum, maupun kondisi darurat di Arab Saudi atau negara transit diminta segera menghubungi perwakilan RI setempat.
"Kami bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri untuk memastikan setiap persoalan jemaah ditangani cepat dan tepat. Kami meminta seluruh jemaah tetap tenang dan mengikuti arahan resmi," kata Ichsan.
Demi mengutamakan keselamatan, Kementerian Haji dan Umrah mengimbau jemaah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan hingga kondisi Timur Tengah kembali kondusif.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, sebelumnya menyatakan langkah tersebut merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam menjamin keamanan warga negara Indonesia.
Pemerintah juga meminta jemaah yang kini berada di Arab Saudi beserta keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak terpancing kepanikan akibat informasi yang belum terverifikasi.
Kementerian Haji dan Umrah bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta PPIU guna memastikan jemaah yang mengalami penundaan dapat tertangani dengan baik.
"Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak," lanjutnya dalam rilis Minggu (1/3/2026).
Pemerintah turut mengimbau masyarakat agar hanya merujuk pada sumber resmi untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan.
Terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, pemerintah memastikan hingga kini belum terdapat dampak terhadap tahapan persiapan yang sedang berjalan.
"Kami berharap kondisi segera normal dan semua pihak dapat menahan diri. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan demi keselamatan serta kenyamanan jemaah," ujar Dahnil.
Terpisah, Staf Teknis Urusan Haji KUH Jeddah, Muhammad Ilham Effendy, menyatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif secara intensif di bandara.
"KUH telah membentuk tiga tim yang bekerja dalam tiga shift dan disebar di tiga titik bandara, yakni Terminal 1, Terminal 2 (eks Saudia), dan Terminal Haji. Langkah ini untuk memastikan pendampingan dan koordinasi berjalan optimal bagi jemaah yang terdampak perubahan jadwal penerbangan," katanya melalui rilis Sabtu (28/2/2026).
Selain itu, KUH Jeddah juga membuka komunikasi intensif dengan maskapai penerbangan, travel penyelenggara, serta syarikah guna mencari solusi terbaik bagi jemaah yang tertunda kepulangannya akibat pembatalan atau penyesuaian jadwal.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
