WahanaNews.co | Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menjawab pernyataan epidemiolog, Pandu Riono, mengenai Indonesia menuju jalur
jebakan pandemi.
Ngabalin mengklaim, RI tidak pernah terjebak pandemi, karena
pemerintah selalu siap.
Baca Juga:
Soal WAG TNI-Polri, Ngabalin: Informasi Pak Jokowi Akurat!
"Dari awal kan Presiden mengatakan, karena beliau tidak mau rakyatnya itu
terpapar Covid, kemudian lapar, kemudian terkapar karena Covid itu seluruh
usaha mandek, maka berbagai perubahan dan langkah antisipasi terus dilakukan
oleh Presiden. Kita tidak pernah terjebak, kita selalu siap dan mengantisipasi.
Tetapi masukan-masukan itu menjadi penting," kata Ngabalin, dalam siaran YouTube
Serbet Ngabalin, seperti dilihat pada Senin (2/8/2021).
Ngabalin meminta semua pihak tidak
saling menyalahkan saat menghadapi pandemi ini.
Pemerintah, kata Ngabalin, menerima masukan dari pakar, termasuk masukan dari Pandu Riono.
Baca Juga:
Soal Kriteria Calon Panglima TNI, Ini Bocoran dari Istana
"Jangan pernah kita dengan
gampang dan mudah dalam situasi seperti hari ini kemudian membiasakan diri
saling menyalahkan, kemudian saling menuduh yang satu dengan yang lain,
pemerintah dan lain-lain. Beberapa masukan saya, usulan, masukan itu menjadi
penting untuk, harus, dan tentu
bagi pemerintah, langkah-langkah yang harus dilakukan
untuk memperbaiki beberapa kegiatan dalam rangka percepatan penanganan Covid
itu menjadi bagian yang harus diprioritaskan," tutur Ngabalin.
"Artinya apa, usulan, kritik dan
masukan itu adalah macam vaksin dalam mengambil kebijakan. Kita punya mindset yang sama, begitu juga yang dikemukakan oleh Bapak Presiden, kemudian dengan
seluruh lapisan masyarakat. Tentu saja opinion
leaders harus menjadi penting, para epidemiologi, para ahli,"
lanjutnya.
Ngabalin menyebut, pemerintah tidak pernah sendiri dalam mengambil keputusan.
Dia meminta semua pihak membantu
pemerintah dalam menangani pandemi.
"Kita punya pengalaman yang baru
dalam menangani masalah pandemi, meskipun Anda boleh
bilang bahwa ini sudah 1 tahun setengah. Tidak saja Indonesia, berapa banyak
negara-negara di dunia yang terpapar Covid ini mengalami fluktuasi, naik-turun, serangan pertama, serangan kedua pandemi ini. Karena itu, memang harus bantu pemerintah. Semua kita harus bekerjasama,
fokus," katanya.
Penjelasan Perubahan Nama PPKM
Lebih lanjut, Ngabalin juga
menjelaskan perubahan nama dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Dia menyebut, PPKM itu
adalah salah satu cara pemerintah dalam merespons pandemi.
"Kalau Anda menyebutkan
berubah-ubah nama dari Pembatasan Sosial Berskala Besar, kemudian masuk PPKM skala mikro,
lalu PPKM darurat, dan sekarang masuk pada PPKM skala leveling. Karena, memang
pemerintah harus bisa mengantisipasi langkah-langkah yang satu dengan yang
lain," terangnya.
Terkait kebijakan lockdown, Ngabalin mengatakan, istilah
itu tidak ada dalam regulasi yang dimiliki Indonesia.
Ngabalin lalu menjelaskan mengenai
Undang-Undang tentang kekarantinaan wilayah.
"Kalau banyak orang juga menuduh
kenapa tidak langsung melakukan lockdown,
Bung harus kita fair dan
terbuka membicarakan bahwa lockdown
itu memang tidak ada dalam regulasi kita. Kenapa tidak menggunakan karantina
wilayah, dalam UU karantina itu ada 4 pilihan, salah satu di antaranya PSBB,
dan itu sudah pernah dilakukan. Kenapa begitu, karena DKI adalah episentrum
kemarin," sebut dia.
Pemerintah Tingkatkan Testing dan Tracing
Testing dan tracing, kata Ngabalin, terus
ditingkatkan oleh pemerintah.
Ngabalin juga menekankan bahwa
pemerintah memiliki target dalam penanganan pandemi, salah satunya dalam hal
vaksinasi.
"Upaya yang sangat ketat dan
keras dilakukan itu adalah memastikan apa yang sering kita sebut testing, kemudian tracing dan treatment.
Ini yang memang terus menjadi perhatian, jadi bukan tidak ada target. Target
pemerintah kalau bisa vaksin itu diupayakan semaksimal mungkin di akhir 2021
mencapai 70%, itu artinya 181 juta rakyat Indonesia telah melakukan vaksinasi.
Itu target namanya, jadi bukan tidak punya target," jelasnya.
Ngabalin juga memberikan apresiasi
kepada Pandu Riono karena telah memberikan kritikan dan masukan kepada
pemerintah.
Ngabalin mengajak agar semua pihak
tidak saling menyalahkan.
"Dan saya kira itu
langkah-langkah yang bijak sebagai seseorang yang memiliki kearifan. Saatnya
kita bukan saling menyalahkan, saatnya kita tidak saling menunjuk. Tapi saatnya
kita harus berbenah, kemudian kita menyatukan semua
kekuatan, para ahli, para epidemiologi, pemerintah, masyarakat. Kita perlu
menyatukan kekuatan itu, kita harus punya rencana yang
sama," tuturnya.
Ngabalin kembali menekankan bahwa
pemerintah memiliki rencana dalam menangani pandemi.
Selain itu, Ngabalin mengajak masyarakat
tidak panik dalam menghadapi pandemi.
"Yang dilakukan pemerintah ini
punya planning, tidak mungkin
pemerintah tidak punya planning.
Tidak mungkin pemerintah tidak punya target. Apa yang disampaikan tidak
semuanya benar, tapi masukan, kritik iya. Tentu kita tahu, pemerintah tidak panik, Presiden tidak panik. Kita semua tidak
boleh panik, kita semua harus menjaga semangat tenang melihat masalah ini
sebagai masalah bersama, dan kita harus cepat pulih kembali," tuturnya.
Wanti-wanti Pandu soal Jebakan Pandemi
Wanti-wanti dari Pandu mengenai
Indonesia menuju jalur jebakan pandemi itu disampaikan melalui cuitan di akun Twitter-nya, @drpriono1.
Dalam cuitan itu, Pandu menyebut (mention) akun Twitter Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pak @jokowi Indonesia sedang menuju jalur Jebakan Pandemi (Pandemic
Trap) yg semakin dalam dan semakin sulit bisa keluar dengan lebih cepat. Respon
kendali tak bisa dg tambal-sulam spt sekarang. Pilihannya hanya satu,
kendalikan pandemi dg 3M, Tes-Lacak-Isolasi dan Vaksinasi," tulis
Pandu di Twitter, seperti dilihat pada Jumat (30/7/2021).
Pandu menyebut, Indonesia
menuju jalur jebakan pandemi, karena saat ini RI belum berhasil
mengendalikan pandemi.
Dia menyebut, belum ada
tanda-tanda RI akan berhasil melawan pandemi.
"Karena kan sampai sekarang kan
kita belum berhasil mengendalikan pandemi, nggak beres-beres. Nggak ada
tanda-tanda bahwa kita akan berhasil pakai cara apapun. Artinya kita bisa lama
sekali baru bisa menyelesaikan pandemi. Jadi Pak Jokowi sudah berakhir masa
jabatannya mungkin juga belum selesai," kata Pandu, saat
dihubungi wartawan, Jumat (30/7/2021) malam.
Menurut Pandu Riono, istilah jebakan
pandemi atau pandemic trap memang ada
dalam ilmu epidemiologi.
Dia mengungkapkan, mengatasi wabah harus dilakukan secara terencana dan terstruktur.
"Seperti kita terperangkap dalam
situasi yang kita tidak tahu. Saya tidak tahu yang kita sebut analogi yang
tepat itu apa, tapi dalam istilah epidemiologi itu ada tentang wabah trap yang
kita tidak bisa mengatasinya karena kita tidak mengatasinya secara terencana,
terstruktur," ungkap Pandu. [qnt]