Seorang intelektual muda menelepon saya pada awal tahun 2022.
”Saya bukan tidak percaya dengan data soal kemiskinan. Namun, saya melihat sendiri bagaimana kemiskinan akut bisa ditemukan di desa-desa di Jawa. Sementara saya melihat manuver elite politik tertuju pada 2024, lalu siapa yang akan bekerja untuk Indonesia?” ujarnya.
Baca Juga:
PBNU: Tak Masuk Akal TNI Aktif Bisa Dinas di Kejaksaan Agung dan MA
Saya sendiri punya harapan, kosongnya kekuatan tengah yang bisa menjalankan peran sebagai intermediasi antara negara dan masyarakat juga bisa diisi oleh Gus Yahya dan Nahdlatul Ulama.
Partai politik memang sedang menikmati masa keemasan dengan menguatnya oligarki.
Undang-undang bisa dengan cepat diproduksi ketika ada kepentingan oligarki di sana.
Baca Juga:
Alissa Wahid Ungkap Kedekatan Spiritual Antara Gus Dur dan KH Hasyim Asy'ari
Namun, ketika undang-undang dituntut publik untuk kepentingan publik, justru berputar-putar tak keruan.
Ketika kekerasan seksual terus merebak, DPR justru menghindari percepatan pembahasan.
Saat UU Perampasan Aset dibutuhkan, DPR justru lebih senang membahas RUU Ibu Kota Negara.
