WahanaNews.co, Jakarta - Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dituntut untuk dikelola secara hati-hati dan akuntabel. Namun, pelaksanaan Program MBG justru memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama terkait besarnya anggaran yang dialokasikan, keterbukaan informasi, serta dampak nyata yang belum sepenuhnya terukur.
Kondisi ini tidak hanya memicu kritik, tetapi juga memperluas ruang diskusi publik mengenai kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam program tersebut. Bahkan, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah persoalan yang terjadi semata akibat kelemahan tata kelola, atau terdapat struktur yang memungkinkan manfaat ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu?
Baca Juga:
Perkuat Silaturahmi, SJAS Muara Enim Konsolidasikan Program MBG Lewat Halal Bihalal
Anggaran Besar, Dampak Belum Merata
Dengan alokasi anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah dalam beberapa tahun terakhir, MBG secara teoritis memiliki potensi besar untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, memperluas akses layanan, serta menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
Namun, ketika dampak tersebut belum dirasakan secara merata, perhatian publik pun bergeser pada satu aspek krusial: ke mana sebenarnya aliran dana tersebut bermuara?
Baca Juga:
Penjualan Daihatsu Gran Max Laris Manis, Karena Program MBG?
Dalam praktiknya, laporan keuangan pemerintah kerap menyajikan informasi pada level agregat. Rincian yang lebih spesifik—seperti pelaksana proyek, penerima kontrak, hingga nilai tiap kegiatan—tidak selalu tersedia secara terbuka. Keterbatasan transparansi ini menciptakan ruang abu-abu yang berpotensi diisi oleh berbagai kepentingan.
Catatan Pengawasan yang Berulang
Permasalahan dalam belanja negara bukanlah hal baru. Berbagai laporan audit kerap menyoroti isu klasik seperti ketidakefisienan, potensi pemborosan, hingga lemahnya sistem pengendalian internal.
