Termasuk menata ulang lembaga-lembaga tambahan negara, seperti Ombudsman, KPPU, KIP, KPU, Komnas HAM, Komisi Yudisial, dan KPK, yang saat ini bekerja terpisah-pisah.
Yang tak kalah penting, menyiapkan payung hukum baru bagi para pejabat kepala daerah.
Baca Juga:
Respon Relawan Jokowi Soal Ketegangan Jokowi Vs PDIP
Jika tidak, akan terjadi situasi menyerupai lame duck government di level daerah.
Implikasinya akan banyak dan jika tak diantisipasi berpotensi jadi penghadang agenda prioritas pemerintahan Jokowi-Amin.
Ketiga, memelihara modal politik.
Baca Juga:
Kunjung Pameran UMKM, Jokowi "Dijebak" Relawan untuk Mendukung Salah Satu Cagub NTT
Pasalnya, situasi ”pemilu kepagian” berpotensi menggerus reputasi Jokowi.
Pola pemberitaan cenderung mengadopsi pendekatan ”pacuan kuda”.
Fokus media akan lebih ke arah kandidat potensial ketimbang Jokowi ataupun pemerintahannya.
