Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah dan juga PT Pertamina selaku operator migas di Indonesia? Dan masyarakat harus bertindak apa?
Ada beberapa perspektif bagaimana memberikan respon terhadap sengkarut area Midle East tersebut.
Baca Juga:
Muncul Dugaan Pengoplosan Pertalite, YLKI Minta Dirjen Migas Periksa Kualitas BBM Pertamina
.Pertama, pemerintah harus transparan dan jujur dalam berkomunikasi pada publik, misalnya kemampuan fiskal pemerintah untuk menanggung dampak ekonomi. Plus pemerintah jangan memberikan pernyataan yang sifatnya janji angin surga, jangan meninabobokan publik.
Misalnya, pemerintah menjamin tidak akan terjadi kenaikan harga BBM. Ini jelas pernyataan yang meninabobokkan, dan tidak edukatif. Sampai kapan kemampuan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM? Sementara itu situasi di Timur Tengah belum bisa diprediksi kapan akan mengalami relaksasi, dan kapan pula Selat Hormuz akan dibuka kembali.
Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan pernyataan publik yang mencerdaskan dan memberdayakan.
Baca Juga:
YLKI Soroti Peran Pemerintah dalam Mengatasi Polusi Udara di Jakarta dan Kota-kota Besar Indonesia
Cadangan BBM nasional yang hanya cukup 20 hari itu cadangan yang amat minimalis. Bandingkan dengan cadangan BBM di Jepang yang mencapai 254 hari, Korea Selatan 208 hari, Australia 36 hari per jenis BBM, bahkan Amerika cadangan BBM-nya cukup untuk 6 (enam) bulan.
Kita hanya setara dengan India yang cadangan BBM-nya mencapai 25 hari. Cadangan yang hanya cukup untuk 20 hari ini tentu sangat riskan, mengingat ketergantungan kita terhadap impor BBM kita masih sangat tinggi.
Kebutuhan nasional kita rerata mencapai 1,6 juta barel per hari; sedangkan kemampuan produksi minyak kita kurang dari 750 ribu per hari. Sikon seperti sangat rentan jika terjadi perubahan geo politik global, khususnya dari negara asal produsen minyak.
