Menurut data, Indonesia mengimpor crude oil (minyak mentah) dari Saudi Aramco sebesar 19 persen dari kebutuhan.
Narasi seperti ini harus disampaikan secara klir pada publik, dengan tujuan untuk meningkatkan literasi publik terhadap pasokan BBM nasional.
Baca Juga:
Muncul Dugaan Pengoplosan Pertalite, YLKI Minta Dirjen Migas Periksa Kualitas BBM Pertamina
Plus untuk membangun empati dan awarness publik, bahwa produk BBM yang kita konsumsi sehari-hari tidak serta merta menyembul dari perut bumi kita. Tetapi melalui proses bisnis yang amat rumit, dan mahal pula.
Ini kondisi emergency, bahkan force majeur. Kebijakan yang digulirkan pun harus berdimensi emergency dan force majeur pula.
Oleh sebab itu, sembari dinamika di Timur Tengah, maka pemerintah harus punya exit strategy yang komprehensif, misalnya, menarik tuas rem untuk mengendalikan konsumsi BBM bagi masyarakat.
Baca Juga:
YLKI Soroti Peran Pemerintah dalam Mengatasi Polusi Udara di Jakarta dan Kota-kota Besar Indonesia
Tuas rem dimaksud, misalnya dengan mereview harga BBM, khususnya harga BBM bersubsidi, yang tingkat konsumsinya pada 2025 mencapai 28 juta kilo liter dan 18 juta kilo liter untuk jenis solar. Sedangkan harga BBM non subsidi sudah terbiasa mengikuti fluktuasi harga pasar.
Kedua, jika review harga dipandang terlalu berisiko (secara sosial politik), pemerintah bisa juga melakukan review untuk kuota pemakaian pertalite dan solar bagi kendaraan pribadi, yang saat ini kuotanya mencapai 60 liter per hari.
Kuota 60 liter ini bisa direview misalnya menjadi 50 liter per hari. Toh menurut survei, konsumsi rata rata BBM jenis pertalite secara nasional hanya 19,5 liter per hari untuk kendaraan pribadi.
