Pengendalian konsumsi tersebut sangat penting dilakukan, baik dari sisi review harga maupun review kuota. Memang kedua pilihan review kebijakan ini boleh jadi akan terasa pahit pagi pengguna, oleh sebab itu pemetintah harus memilih kebijakan yang dampak sosial ekonomi, plus politisnya lebih kecil.
Mereview kuota pertalite bagi kendaraan pribadi, termasuk untuk taksi online, sepertinya menjadi opsi yang lebih rasional, daripada mereview harga BBM, yang dampak sosial ekonominya bisa lebih besar dan eskalatif.
Baca Juga:
Muncul Dugaan Pengoplosan Pertalite, YLKI Minta Dirjen Migas Periksa Kualitas BBM Pertamina
Apalagi ditengarai kondisi makro ekonomi kita yang fenomenanya sedang mengalami batuk pilek dan demam tinggi. Pemerintah perlu bertindak cepat, kolaboratif, dan strategis.
Masyarakat pun juga harus mulai membangun kesadaran bahwa BBM sebagai produk energi fosil pada titik tertentu akan mahal dan terbatas, mengingat cadangannya yang makin menipis.
Kesadaran itu juga menjadi isu kritis seiring dengan fenomena krisis iklim global, dan energi fosil (salah satunya BBM) menjadi tersangkanya. [*]
Baca Juga:
YLKI Soroti Peran Pemerintah dalam Mengatasi Polusi Udara di Jakarta dan Kota-kota Besar Indonesia
*) Penulis adalah Pegiat Perlindungan Konsumen dan Pemerhati Energi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (KFBI).
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
