Salah satu solusi yang paling mudah disebut adalah menaikkan iuran peserta. Namun kebijakan tersebut tidak sesederhana itu. JKN merupakan sistem jaminan sosial. Kemampuan membayar pesertanya sangat beragam. Sebagian masyarakat mampu membayar secara mandiri, tetapi jutaan lainnya sangat bergantung pada subsidi pemerintah.
Karena itu, menaikkan iuran secara menyeluruh bukan satu-satunya pilihan, bahkan dapat menimbulkan masalah baru apabila tidak disertai perlindungan terhadap kelompok miskin dan rentan.
Baca Juga:
Jangan Sampai jadi Korban! Peserta BPJS Rentan Dicurangi Administrasi Pelayanan Kesehatan
Persoalan JKN harus dilihat dari dua sisi sekaligus: meningkatkan pendapatan dan mengendalikan pengeluaran.Dari sisi penerimaan, pemerintah dan BPJS Kesehatan perlu meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran, memperbaiki data peserta, memastikan bantuan iuran benar-benar diterima kelompok yang berhak, serta mengevaluasi kembali besaran kontribusi pemerintah berdasarkan kebutuhan aktuaria.
Sementara dari sisi pengeluaran, pengendalian biaya harus dilakukan secara lebih serius, efisien tanpa mengurangi manfaat pelayanan yang memang dibutuhkan pasien. Fraud, klaim yang tidak semestinya, upcoding, pelayanan berlebihan, inefisiensi rujukan dan berbagai bentuk pemborosan harus ditekan. Prinsipnya sederhana: yang dikurangi adalah pemborosan, bukan hak pasien.
Direksi BPJS Kesehatan Harus Lebih Berani
Baca Juga:
Yurizal Meninggal Usai Keluhkan Layanan, DPR: Pasien BPJS Bukan Kelas Dua
Dalam kondisi seperti sekarang, Direksi BPJS Kesehatan tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif pembayaran klaim. Direksi harus mengambil posisi yang lebih kuat sebagai penjaga keberlanjutan program JKN dan mandatory UU SJSN dan UU BPJS.
Langkah pertama adalah membuka kondisi keuangan JKN secara lebih transparan kepada pemerintah, DPR dan Masyarakat.
BPJS Kesehatan perlu menyampaikan proyeksi aktuaria sampai beberapa tahun ke depan secara jelas: berapa penerimaan yang diperkirakan masuk, berapa kebutuhan pembayaran klaim, seberapa besar cadangan yang tersedia, dan pada bulan apa likuiditas berpotensi masuk zona kritis apabila tidak dilakukan intervensi. Road Map nya harus jelas.
