Indonesia harus mampu mengoptimalkan tiga kredensial yang dimiliki, yaitu sebagai presidensi G-20 tahun 2022, keketuaan ASEAN tahun 2023, dan peran menteri keuangan dalam Coalition of Finance Ministers for Climate Action.
Peran minimal presidensi Indonesia dalam G-20 adalah kemampuan mengelola agenda pembahasan (agenda setting) dan unjuk diri (showcasing) atas keberhasilan pembangunan yang sudah ada.
Baca Juga:
Jadi Showcase Transisi Energi RI, PLN Hadirkan 70 Unit SPKLU Ultra Fast Charging Saat KTT G20
Indonesia dapat terus menyuarakan pentingnya aksi global memulihkan ekonomi dan menjadi penyeimbang suara dari negara-negara berkembang.
Agenda utama dalam presidensi G-20 tahun 2022, baik dalam finance track (isu ekonomi dan keuangan) maupun sherpa track (meliputi isu yang lebih luas di luar ekonomi dan keuangan: energi, pembangunan, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, perubahan iklim, dan lain-lain), dapat diselaraskan dengan kerja sama multilateral lainnya.
Tema presidensi G-20 tahun 2022 ialah ”recover together, recover stronger” sangat relevan dengan prioritas kerja sama internasional yang tengah berjalan.
Baca Juga:
Sambut KTT G20, PLN Perkuat Infrastruktur Jaringan Listrik Paiton-Bali
Peran Indonesia sebagai keketuaan ASEAN pada 2023 merupakan koordinator regional, selain untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan kawasan, juga koordinasi untuk penanganan krisis kesehatan, pemulihan ekonomi, dan mendorong reformasi struktural untuk pembangunan berkelanjutan.
Peran menteri keuangan dalam Coalition of Finance Ministers for Climate Action merupakan peluang penting untuk memimpin diskusi, berbagi pengalaman, dan menangkap peluang dana perubahan iklim untuk investasi, khususnya bagi negara berkembang.
Fokus lainnya adalah bagaimana menangkap peluang investasi global.
