Selain Tom, Kejagung juga menetapkan CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), sebagai tersangka.
Dalam rapat koordinasi pada 28 Desember 2015, yang dihadiri Kemenko Perekonomian, disimpulkan bahwa tahun 2016 Indonesia kekurangan gula kristal putih sebesar 200.000 ton, untuk menjaga stabilitas harga dan stok nasional.
Baca Juga:
Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula, Kejagung Periksa Eks Stafsus Mendag
Pada November–Desember 2015, CS menginstruksikan pertemuan dengan delapan perusahaan gula swasta guna membahas kebutuhan tersebut.
Pertemuan itu untuk membahas kerja sama impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih.
Pada Januari 2016, tersangka Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI yang pada intinya menugaskan perusahaan tersebut untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton.
Baca Juga:
Rencana DPR Panggil Jampidsus soal Tom Lembong, Kejagung: Pasti Hadir
Selanjutnya, PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan tersebut.
Kejagung mengatakan bahwa seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang hanya dapat melakukan impor adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PPI.
Akan tetapi, dengan sepengetahuan dan persetujuan tersangka Tom Lembong, persetujuan impor gula kristal mentah itu ditandatangani. Delapan perusahaan yang ditugaskan mengolah gula kristal mentah itu sejatinya juga hanya memiliki izin untuk memproduksi gula rafinasi.
