WahanaNews.co | Polisi telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus penyerangan dan perusakan masjid milik jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
Pada Minggu (5/9) lalu, sepuluh terduga pelaku ditangkap di Sintang. Sembilan di antaranya kini ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Juga:
Nasabah Tikam Debt Collector di Sambas Gegara Pelaku Emosi Istrinya Diminta Korban
"Sudah ada sembilan yang ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Donny Charles Go saat dikonfirmasi, Senin (6/9).
Donny menyampaikan kesembilan tersangka itu saat ini menjalani penahanan. Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP.
"(Dijerat) Pasal 170 KUHP tentang perusakan barang secara bersama," ucap Donny.
Baca Juga:
Pria di Kalbar Aniaya Istri hingga Tewas Gara-gara Disebut Lebih Muda
Di sisi lain, Donny tak menutup kemungkinan ada pelaku lain dalam kasus ini. Penyidik, lanjutnya, masih menyelidiki kasus tersebut. "Masih berproses," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah massa menghancurkan masjid Miftahul Huda milik jemaat Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Sintang, pada Jumat (3/9) siang usai salat berjemaah.
Sekretaris Pers dan Juru Bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Yendra Budiana mengatakan sebelum kejadian ada orang yang memprovokasi warga untuk merobohkan masjid Ahmadiyah. Provokasi itu disampaikan lewat khotbah Jumat di Masjid Al-Mujahidin.
Lalu, setelah salat jumat, apel digelar di depan masjid. Massa kemudian meneriakkan takbir dan bergerak menuju masjid Ahmadiyah.
Massa sempat diadang aparat, namun akhirnya tak ada pencegahan. Massa pun lantas membakar bangunan yang berdiri di samping masjid.
Massa juga berupaya membakar masjid namun tak berhasil. Mereka akhirnya melakukan aksi perusakan.
"Saat api berkobar massa menyampaikan ancaman bahwa jika dalam 30 hari (tiga puluh hari) masjid tidak diratakan oleh pemerintah, maka mereka akan kembali lagi untuk meratakan bangunan masjid Miftahul Huda," kata Yendra dalam keterangan tertulis.
Komnas HAM menyebut perusakan masjid Ahmadiyah terjadi karena ketidaktegasan aparat dan pemerintah daerah setempat.
Komnas HAM bersama pihak lain telah berupaya mencegah eskalasi dan mencoba menengahi konflik ini. Namun, upaya mediasi itu kandas.
"Tetapi ternyata diabaikan karena ketidaktegasan Pemerintah Kabupaten Sintang dan aparat hukum terkait," ujar Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam keterangan resminya, Jumat (3/9).
PBNU dan PP Muhammadiyah mendesak aparat keamanan menindak tegas pihak yang telah merusak masjid dan membakar bangunan milik jemaat Ahmadiyah di Sintang. [rin]
