WahanaNews.co | Polri kembali menggelar sidang Komisi Kode Etik Pri (KKEP) terhadap Paur Subbagsumda Bagrenmin Divpropam Polri AKP Dyah Chandrawati (DC). Dia diduga menerbitkan surat kepemilikan senjata bagi Bharada Richard Eliezer (Bharada E).
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Komisaris Besar Polisi Nurul Azizah mengatakan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) AKP Dyah berlangsung selama 6 jam. Sidang dimulai dari pukul 11.00 WIB siang hingga 17.00 WIB sore.
Baca Juga:
Polisi Tembak Siswa hingga Tewas, Aipda Robig Dipecat dan Ditetapkan sebagai Pelaku Pelanggaran HAM
Dari hasil sidang tersebut kata Nurul, AKP Dyah diduga melakukan pelanggaran dengan kategori sedang. Dia juga diduga tidak melaksanakan tugas secara profesional dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pinjam pakai senjata api (senpi) dinas di lingkungan Divpropam Polri.
"Wujud pelanggarannya termasuk klasifikasi pelanggaran sedang yaitu berupa ketidakprofesionalan dalam pengelolaan senjata api dinas. Pasal yang dilanggar Pasal 5 ayat 1 huruf C perpol 7 Tahun 2022 yaitu menjalankan tugas dan wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural," kata Nurul dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis 8 September 2022.
Dia mengatakan pelanggaran yang dilakukan AKP Dyah terkait kasus penembakan di Duren Tiga.
Baca Juga:
Dewas KPK Perkirakan Pungli di Rutan KPK capai Rp6,1 miliar
"Ya secara detailnya itu kewenangan dari pemeriksa. Ini terkait dengan kasus di Duren Tiga. Jadi untuk detailnya itu teknis dari komisi kode etik. Tadi sudah disebutkan pelanggarannya dan pasal apa," ucap Nurul.
Sebelumnya diketahui dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap terhadap Paur Subbagsumda Bagrenmin Divpropam, AKP Dyah Chandrawati (DC), Polri memberi sanksi administrasi yang bersifat demosi (penurunan jabatan) selama satu tahun.
"Sanksi administratif yaitu mutasi yang bersifat demosi selama satu tahun," kata Kabag Penum Polri, Kombes Pol Nurul Azizah dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis 8 September 2022.
